MACCA.NEWS- Pada pemilihan legislatif (Pileg)DPRD kabupaten Enrekang17 April lalu, dimana hasil Pileg tersebut, para anggota DPRD terpilih masa jabatan 2019-2024 didominasi oleh para kerabat bahkan keluarga Bupati Enrekang, H.Muslimin Bando (MB).
Dominasi kroni (kerabat) , MB dinilai sebahagian besar kalangan akan melemahkan fungsi legislatif, dan akan membuka ruang terjadinya KKN di kabupaten Enrekang yang dikenal sebagai daerah religius.
“Hal ini berpotensi melemahkan kontrol legislatif terhadap eksekutif. Kita harap tetap ada penyeimbang untuk kepentingan masyarakat,” kata pakar ilmu politik UINAM, Firdaus Muhammad, Minggu (21/2019).
Sementara pakar politik dan Pemerintahan Universitas Bosowa Makassar, Arief Wicaksono menyebutkan keberadaan kroni Bupati di kursi legislatif Kabupaten Enrekang akan membuat roda pemerintahan tidak akan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kalau memang begitu berarti sistem check and balance dalam pemerintahan tidak akan berjalan baik, karena tugas bupati dan anggota dewan itu sebenarnya saling mengisi dan melengkapi,” kata Arief Wicaksono.
“Yang eksekutif mengoperasionalkan dan mengeksekusi konsep RPJMD atau RPJPD dengan anggaran yang disetujui oleh DPRD. Yang legislatif bertugas mengawasi dan membuat peraturan bersama eksekutif untuk menunjang program pembangunan. Kalau sistem check and balance tidak berfungsi, maka akan terbukalah kerusakan dengan sendirinya,” ungkap Arief Wicaksono. (*)
The post Kerabat Hingga Keluarga Kuasai Legislatif, MB Dinilai Rusak Pemerintahannya Sendiri appeared first on Maccanews.
