MACCA.NEWS– Sebanyak 40 Surat Keputusan (SK) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diteken Wali Kota Makassar periode 2014-2019 Moh Ramdhan “Danny” Pomanto resmi dibatalkan. Pembatalan tersebut merujuk pada surat Plt. Ditjen OTDA Kemendagri RI Nomor 019.3/3692/OTDA tanggal 12 Juli 2019 dan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B-2237/KASN/7/2019 tanggal 10 Juli 2019.
Melalui Rekomendasi Penataan Pejabat atau Jabatan ASN di lingkungan pemerintah Kota Makassar tersebut menginstruksikan Pejabat Wali Kota Makassar agar segera mengembalikan sekitar 1,228 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang sebelumnya dimutasi oleh Danny.
Pengembalian tersebut setelah dilakukan evaluasi dan penataan kembali terkait 40 SK Walikota sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 8 Mei 2019 lalu. Kemendagri memberi waktu paling lambat 22 Juli 2019 untuk menyampaikan usul penggantian pejabat di lingkungan pemerintah Kota Makassar melalui Gubernur Sulawesi Selatan.
“Saya kira dengan pengumuman ini tentu akan ada banyak ASN yang resah akan kepastian jabatan dan posisi mereka, beserta tunjangan-tunjangan yang mungkin sudah diterima oleh teman-teman sekalian,” kata Gubernur Nurdin Abdullah yang membacakan rekomendasi Penataan Pejabat/Jabatan ASN di Lingkungan Pemkot Makassar saat upacara Hari Kedisiplinan Nasional Tingkat Forkopimda Kota Makassar di lapangan Karebosi, Rabu (17/7).
“Soal pejabat yang dianulir pengangkatannya, kita hanya berharap bahwa keputusan itu sudah tepat adanya. Karena jika tidak, hanya akan menciptakan situasi yang kurang kondusif di birokrasi, dan publik menilai bahwa pemerintah kerjaannya hanya gonta ganti pejabat, tanpa terobosan nyata,” kata Nurdin Abdullah lagi.
Dengan hal tersebut, Direktur Profetik Isntitute, M.Asaratillah berharap pelantikan pejabat di era kepemimpinan, Danny Pomanto oleh, PJ Walikota menghasilkan dampak baik bagi pemerintahan kota Makassar.
“Soal pejabat yang dianulir pengangkatannya, kita hanya berharap bahwa keputusan itu sudah tepat adanya. Karena jika tidak, hanya akan menciptakan situasi yang kurang kondusif di birokrasi, dan publik menilai bahwa pemerintah kerjaannya hanya gonta ganti pejabat, tanpa terobosan nyata,” M.Asaratillah.
Bahkan, pelaksanaan F8 sebagai event diakui Nasional dan internasional dibatalkan oleh PJ Walikota Makassar sesuai keinginan gubernur Nurdin Abdullah. Sementara event F8 adalah wadah mempromosikan wisata kota Makassar dan sebagai pendongkrak pendapat daerah dan pendapat masyarakat kota Makassar.
“Soal festival F8, bagis saya kalau misalnya selama ini berefek positif bagi pariwisata dan perekonomian Makassar, maka cukup diteruskan. Kalaupun misalnya ada kekurangan, cukup dikoreksi dan dibenahi saja,” jelas M.Asaratillah. (*)
The post 40 SK Walikota Danny Resmi Dibatalkan, Pakar: Semoga Tak Membawa Situasi Kurang Kondusif di Birokrasi appeared first on Maccanews.
