MACCA.NEWS- Situasi politik di Sulawesi Selatan kembali memanas, hal ini terjadi karena Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyetujui Hak Angket yang diusulkan oleh 60 Anggota DPRD dari
berbagai fraksi.
Hak Angket adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah
yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermsayarakat,
berbangsa dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Pengajuan Hak Angket kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah –
Andi Sudirman Sulaiman, karena adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang pada saat
pengangkatan pejabat eselon yang ditanda tangani oleh Wakil Gubernur, kemudian dugaan adanya
dualisme kepemimpinan, juga dugaan terhadap rendahnya serapan APBD.
“Hak Angket yang dikemukakan oleh beberapa Anggota DPRD Sulsel ini menimbulkan banyak kontra
dan penolakan, sebab tindakan sejumlah fraksi dalam menggalang Hak Angket merupakan bentuk
pemaksaan kehendak dan ada upaya untuk mempolitisasi sebuah kasus hukum untuk dimasukkan ke
dalam ranah politik,” kata Pandawa Nurdin Abdullah Makassar Ahmad Swadaya.
“Upaya politisasi ini tentulah tidak tepat, karena terkesan sangat memaksakan kehendak segelintir pihak
dan membuat kegaduhan dan polemik baru dalam situasi politik Sulawesi Selatan. Terlebih lagi, sangat
disayangkan jika ternyata Hak Angket hanyalah produk sebagai reaksi balas dendam sejumlah partai
politik atas kekalahan di Pilgub kemarin,’ sebut Ahmad Swadaya.
Sementara anggota pansus hak angket DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga berharap kepada semua elemen masyarakat untuk tidak berburuk sangka adanya hak angket dewan. Dia menjelaskan adanya hak angket di DPRD Sulsel semata-mata perbaikan pemerintahan Sulsel.
“Jangan terlalu cepat berprasangka buruk karena itu dosa, pertaruhan kami di panitia hak angket adalah ingin membuktikan praduga yang kami sampaikan dalam dokumen hak angket jadi ndak akan mungkin kita ingin bermain main,” kaya Fahruddin Rangga.
“Pertanggungjawaban moril ke masyarakat ini berat, oleh karenanya kerja keras yang kami lakukan mohon dukung dengan do’a bukan rasa curiga yang tak beralasan,” jelas Fahruddin Rangga.
Aliansi Masyarakat Peduli Sulawesi Selatan (SIMPUL-SULSEL) meminta kepada seluruh pihak
terutama kepada Pansus Hak Angket dan seluruh Anggota DPRD Sulsel untuk mengedepankan politik
kebangsaan, dan juga menyatakan sikap :
1. Menolak segala bentuk Politisasi terhadap Hak Angket;
2. Menolak seluruh upaya politik balas dendam pada penggunaan Hak Angket;
3. Meminta kepada seluruh Pansus dan Anggota DPRD Sulsel untuk tidak menciptakan
kegaduhan juga polemik di Sulawesi Selatan atas penggunaan Hak Angket. (*)
The post ‘SIMPUL SULSEL’ Harap HAK ANGKET tidak Dipolitisasi, Pansus; Jangan Berprasangka Buruk, itu Dosa appeared first on Maccanews.
