MACCA.NEWS- Sejumlah jaringan aktivis Sulawesi mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Kedatangan mereka ke gedung KPK untuk meminta lebaga penegak pidana korupsi tersebut memberantas kasus proyek-proyek di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang melanggar prosedur. Proyek-proyek tersebut tengah dikuasai keluarga besar Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.
“Indikasi korupsi keluarga besar, Nurdin Abdullah sangat jelas terjadi. Bergulirnya hak angket di DPRD Sulsel bukti kuat jika keluarga, Nurdin Abdullah terindikasi melakukan korupsi, yang disertai keterangan mantan kepala Dinas Bina Marga,” kata penanggung jawab aksi Jaringan Sulawesi, Akbar.
Merekapun melayangkan beberapa poin tuntutan kepada KPK sebagai berikut,
1. Meminta KPK untuk memeriksa Gubernur Sulsel terkait korupsi, kolusi, nepotisme dalam proses pengaturan pemenangan tender di Dinas Bunamarga tahun 2018.
2. Meminta kepada KPK indikasi KKN disatuan kerja Pemprov Sulsel dimasa kepemimpinan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman yang terindikasi kuat terjadi korupsi
3. Meminta kepada KPK memeriksa nama-nama yang diduga kuat menerima 17 tender berdasarkan pengakuan Jumras dalam sidang pansus hak angket DPRD Sulsel. Diantaranya,
-Taufiq Fahruddin
-Mirsa
-Mega
-Rilman
-Anggu Sucipto
-Ferry Tandiary
4. Meminta KPK untuk memberikan perlindungan saksi Jumras dan kepastiannya sebagai whisleblower untuk mengungkapkan kasus kurupsi di Sulsel.
5. Meminta kepada Mendagri menonaktifkan Gubernur pada saat Penyelidikan indikasi kurupsi berjamaah di Sulsel. (*)
The post Jaringan Aktivis Sulawesi Datangi KPK Minta Usut Dugaan Korupsi Berjamaah di Sulsel appeared first on Maccanews.
