MACCA.NEWS- Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA) telah mencopot jabatan kepala Inspektorat Sulsel, Lutfie Natsir karena tudingan membocorkan strategi Pemerintahan Sulsel di bawa kepemimpinan, NA.
Ketua komisi A DPRD Sulsel, Imran Tenritata Amin menganggap Gubermur Sulsel mengubah budaya Pemerintahan Sulsel pasca libur Idul Fitri dengan budaya buruk.
“Sebenarnya perkiraan saya sehabis cuti bersama lebaran ini, tentu ada hal yang sudah membudaya yang dilakukan oleh seorang kepala daerah, biasanya dan sudah membudaya melakukan sidak terkait kehadiran PNS nya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun, yang membuat saya terkejut adanya pencopotan terhadap bawahannya yang merupakan pejabat pengawas internal pemerintahan,” kata Imran Tenritata Amin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/6/2019).
“Pencopotan pejabat Kepala Inspektorat ini, yang mana dalam tugasnya melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan terhadap perangkat daerah,dan sebagaimana dalam Undang undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 379 ayat 2 : dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi,” katanya.
“Maka tentu saja pencopotan ini menimbulkan dan menjadi sebuah pembicaraan hangat di public, pengamatan saya bahwa public sebulan ini melihat dan membaca pemberitaan terkait hal-hal yang mengenai gubernur terus bergulir. Sehingga, opini yang terbentuk mungkin saja mengaitkan satu berita dgn berita lainnya,” sambungnya.
Imran Tenritata Amin menjelaskan hal tersebut, menjadi perhatian serius bagi komisi A DPRD Sulsel. Imran menjelaskan pernyataan Gubernur Sulsel dihadapan pejabatnya sangat merusak kepercayaan masyarakat.
“Saya pikir komentar dalam pemberitaan yang ada tentu saja menghasilkan opini tersendiri sehingga pak gub merasa hujatan mengarah kepadanya, seperi apa yang disampaikan beliau pada apel pagi..dalam hal ini komisi A tentu saja menjadikan ini perhatian, termasuk kalimat yang disampaikan sebagai ilustrasi sebuah perang, ada penghianat dan musuh dalam selimut, sbeagai ilustrasi yang tidak pas bagi sebuah pemerintahan yang baru,” paparnya.
“Mencapai pemerintahan yang kuat bukan berarti harus copot-mencopot pejabat, termasuk plt kan jabatan. Apakah betul 9 bulan tidak pernah memberikan laporan ke gubernur, terus mekanisme penegakan disiplin terhadap tanggung jawab dan tugas kedinasan dimana?, Apakah 9 bulan tidak melaporkan perkembangan adalah pengkiahanat, musuh dalam selimut seperti kalimat dan ilustrasi yang disampaikan oleh gubernur, tentu hal ini harus dipertimbangkan dengan baik sebelum tersampaikan,” paparnya lagi.
Bahkan Imran Tenritata Amin menyesali pernyataan, staf khusus Gubermur yaitu Bunyamin Arsyad yang tidak cerdas memberikan tanggapan terkait persoalan yang tengah dihadapi pemerintahan Sulsel.
“Pernyataan staf ahli khusus terkait kalimat “ karena resah semua orang didalam “, saya pikir pernyataan ini janganlah menambah polemik yang ada.
Saya pikir gubernur sudah harus menghentikan polemik sprti ini, pembinaan tetap harus dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang ada.
Tentu saja, seorang gubernur sebagai pemimpin dimana pemimpin adalah suatu karakater kepimpinan yang harus menjadi tauladan,juga menjadi ayah dan ibu didalam pemerintahan yang dipimpinnya.
“Harus siap memimpin apa dan siapa yg kita pimpin. Saya yakin gubernur paham dengan mekanisme dan aturan yang mesti di jalankan, ada Aturan yang terkait dengan Disiplin PNS yaitu PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil, didalamnya kan jelas ada pelanggaran baik itu kewajiban maupun pelanggaran terhadap larangan pegawai negeri sipil, nah jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh pejabat yang dicopot ini,” pungkasnya. (*)
The post Ketua Komisi A DPRD Sulsel Sebut Staf Khusus Gubernur Tambah Permasalahan appeared first on Maccanews.
