MACCA.NEWS – Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Iskandar Lewa, mengaku, melihat derasnya aduan yang diterima pihaknya, tidak menutup kemungkinan masih akan mengeluarkan rekomendasi pemberhentian ke sejumlah pendamping PKH.
Pasalnya, dana PKH disinyalir banyak masuk ke kantong pribadi (dikorup)
“Pokoknya kami tidak mentolelir. Pidananya oleh pihak kepolisian, pemecatan pendamping domainnya dinsos. Olehnya, kami meminta itikad baik kepada pendamping PKH, agar tidak mencederai program Presiden RI ini, seyogianya mengembalikan kartu tersebut kepada pemilik sebenarnya,” tegasnya Sabtu (2/3/2019)
Iskandar menambahkan, sejak program PKH tersebut bergulir, pihaknya sudah menerima ratusan komplain. Modusnya, bervariasi, bahkan ada yang memotong dana PKH itu dengan dalih sumbangan gempa dan tsunami palu.
“Bahkan ada yang sampai mengancam warga, akan memutus penyaluran bantuannya kalau keinginannya tidak diikuti,” jelas Iskandar.
Salah satu warga Kelurahan Rappokalling, Kota Makassar, Kartini, mengeluhkan hanya menerima satu kali bantuan dana PKH dengan potongan sebesar Rp100 ribu sejak terdaftar 2018 lalu.
“Saya baru satu kali dapat sejak tahun 2018. Empat kali mi kapang. Lima kali mi pencairan sama ini sejak 2018, itupun hanya Rp400 ribu diterima karena ada potongan Rp100 ribu,” akunya.
Selain itu, ia menambahkan sejak terdaftar sebagai penerima bantuan dana PKH, dirinya juga tidak pernah memegang kartu tanda pemilik bantuan miliknya.
“Setiap kali pergi cek kartu ku, tidak ada terus saldonya na bilang bu Mita,” tambahnya menirukan ucapan salah satu pendamping di kelurahan Rapokalling. (*)
