MACCANEWS- Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah (NA), selain menyampaikan terkait kehidupan pejabat yang harus menyeimbangkan kehidupan dunia juga kehidupan akhirat. Serta menyampaikan harapannya pada kegiatan Jum’at Ibadah pada di Masjid Nurul Amir kantor Gubernur Sulsel, Jumat (21/12/2018).
NA juga menyampaikan anggaran yang dimiliki Sulsel sebesar Rp10 triliun tidak akan memiliki arti jika tidak bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Ini presiden menyebutkan, tidak ada apa-apanya anggaran Rp10 triliun jika sektor pelayanan tidak hadir dengan baik. Tolong birokrasi yang memudahkan bukan menyusahkan, kalau kita memberikan edukasi terus. Saya kira itu harapan kita bisa terwujud,” ujarnya.
NA juga menyampaikan, fokus programnya dalam 100 hari.
“Untuk kepemimpinan ini, saya ingin sampaikan kepada kita, berbeda dengan fenomena-fenomena yang ada. Kalau kita lihat sehabis pilkada adalah program 100 hari adalah balas dendam dan balas budi, jadi itu yang banyak terjadi. Kalau saya dengan Pak Wakil Gubernur tidak ada,” kata Nurdin Abdullah.
Fokusnya, adalah ingin membangun pondasi yang kuat untuk menjadi pedoman kita, kita bangun sistem.
Dia juga menyampaikan, saya perlu diundang oleh KPK. NA meminta bantuan untuk membuat sebuah rancangan, agar Sulsel dapat dijadikan role model untuk Indonesia terutama dalam pemberantasan korupsi.
KPK menyampaikan harus ada yang diubah di provinsi Sulsel. Bahwa, permasalahan yang ada, 80 persen program yang ada dalam skala kecil. Selain itu, juga penunjukkan langsung atau langsung ditunjuk.
“Ini menjadi perhatian kita dan itu yang harus diubah. Karena ini jadi pantauan mereka, kalau kita cepat berubah inshaallah dan terus didampingi,” sebutnya.
Dia meminta pemangku kepentingan memperhatikan hal ini. Pantauan KPK 80 persen program kecil, tidak dirasakan masyarakat dan rawan terjadi kesalahan.
“Tolong kita sama-sama memberikan perhatian pada penegak hukum. SKPD koordinasi Kejaksaan dengan TP4D, ini tentu menjadi pendamping kita dan kita dorong sistem kita transparan,” ujarnya.(*)
