MACCANEWS- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkapkan, pihaknya berhasil menghemat Rp548 miliar anggaran pengadaan logistik untuk pemilu serentak 2019.
“Untuk logistik 2019 ini KPU melakukan penghematan sampai Rp548 miliar dari total Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) Rp1,021 triliun,” kata Arief dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Penyelengaraan Pemilu 2019, di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 17 November.
Oleh karena itu, KPU RI berhasil mencapai nilai kontrak Rp 473 miliar untuk pengadaan logistik Pemilu 2019. Arief menjelaskan bahwa penghematan itu berhasil karena proses dilakukan menggunakan sistem e-Katalog.
“Pencapaian itu berhasil kami raih karena 9 item kita lelang melalui e-Katalog, nanti kami dorong semua proses pemilu menerapkan lelang melalui e-Katalog agar terjadi penghematan luar biasa,” tuturnya.
KPU sendiri mengaku sudah siap melaksanakan pemilu pada 17 April 2019, baik dari segi anggaran, logistik hingga personel.
“Dari beberapa komponen nggak ada masalah yang berarti, maka KPU menyimpulkan sampai tahap ini KPU siap menyelenggarakan Pemilu 2019 yang lebih demokratis untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik,” kata Arief dalam sambutannya.
Arief mengatakan dari segi anggaran KPU daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota sudah siap. Ia mengaku seluruh KPU daerah melaporkan kesiapan anggaran Pemilu 2019.
“Pertama kami ukur anggaran untuk penyelenggaran pemilu sudah ada sudah cukup dan siap digunakan atau tidak. Tidak satu pun dari perwakilan satker kabupaten kota menyatakan tidak ada anggarannya. Setidaknya faktor utama KPU siap, termasuk anggaran untuk tahun kegiatan 2019,” katanya.
Selain itu dari sisi kesiapan personel, KPU telah membuka proses rekrutmen untuk mendukung penyelenggaran pemilu.
Sementara itu dari segi logistik seperti surat suara hingga kotak suara, Arief mengatakan KPU sudah siap melaksanakan pemilu. Ia menyebut sebagian besar kotak suara sudah disebarkan ke daerah.
Hadir dalam Rakornas KPU itu, di antaranya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua DPR Utut Adianto dan komisioner Bawaslu. (*)
