MACCANEWS- Tidak terlaksananya rapat paripurna DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan agenda penandatanganan nota kesepqkatan antara Pemprov Sulsel dengan DPRD, tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Sulsel tahun 2018-2023.
Pemprov Sulsel dan DPRD Sulsel rupanya belum sepakat terkait angka dalam prioritas anggaran-plafon prioritas sementara (KUA-PPAS). ‘Banggar butuh penjelasan tertulis tentang ubah angka ke DPRD,” kata wakil ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erbe, Senin (12/11/2018) kemarin.
Sementara legislator PDIP DPRD SULSEL, Rudy Pieter Goni hubungan pemprov Sulsel dengan DPRD saat ini dalam penyesuaian masa transisi.
“Kami selalu melihat dari pikiran positif, bahwa yang terjadi saat ini adalah penyesuaian cara kerja pada masa transisi sekarang. Kedua Pihak selalu ingin bekerja untuk rakyat baik DPRD dan Pemprov,” kata Rudy Pieter Goni, Selasa (13/11/2018).
Dengan begitu, Rudy Pieter Goni berharap Gubernur Sulsel beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghargai fungsi DPRD.
“Dinamisnya hubungan DPRD dan Gubernur itu baik untuk Sulsel. Sama-sama mendorong ke arah positif, sama-sama menjaga sehingga tidak ada tahapan yang terlewatkan , serta sama-sama duduk bersama membahas hal-hal yang harus di bahas menurut undang-undang,” pungkasnya. (*)
