MACCANEWS- Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah (NA) akan memaksimalkan pemerintahannya dengan menempatkan pejabat sesuai kemampuannya. Termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan sejumlah sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan dari akademisi dari Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang akan mengisi OPD.
“BPKP kan satu, dari UNHAS kita belum tahu, yang penting sesuai kebutuhan. Yang paling penting itu BAPPEDA, karena itu jantungnya, dan termasuk inspektorat itu penting,” kata NA, Selasa (23/10/2018).
“Kita meminimalisir yang tidak kita inginkan bersama. Bayangkan semua berbicara pemberantasan korupsi, kalau semua kepala daerah mau, maka pasti bisa. Kedua harus ada keteladanan,” tambahnya.
NA juga belum bisa memastikan di pemerintahnya akan menempatkan beberapa akademisi instansi mana saja.
“BPKP kita akan tempatkan di inspektorat, kalau beberapa akademsi nanti kita lihat. Yang penting ada satu contoh bisa jadi teladan,” sebutnya.
Terkait beberapa pejabat yang tidak mengikuti asesmen jabatan yang dilaksanakan di Jatinangor, Jawa Barat, NA berharap untuk mendengarkan langsung kendala beberapa kepala OPD yang tidak mengikuti asesmen jabatan di Jatinangor, Jawa Barat.
“Saya belum dapat laporannya siapa-siapa yang tidak ikut. Saya rasa kita harus mendengarkan dari mereka mengapa tidak ikut, siapa tau ada halangan atau apa. Hasilnya belum ada masih di bawa Jatinangor, jadi kita tunggu,” urainya.
NA juga menjelaskan akan menunggu hasil resmi asesmen untuk mengambil langkah rotasi jabatan di lingkup pemerintahannya.
Untuk rotasi jabatan kita belum tau, kita tunggu hasil asesmen. Inikan bagaimana menempatkan orang pada posisi yang tepat,” pungkasnya. (*)
