MACCANEWS – Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto kembali didaulat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menjadi narasumber Jambore Komunitas Anti Korupsi 2018. Pada kegiatan yang berpusat di Makassar ini, Danny sapaan akrabnya menyampaikan pentingnya sebuah pemerintahan yang transparan dalam menguak tabir prilaku rasuah di Indonesia.
“Saat saya membuat transparansi itu, akhirnya kita melihat masalah. tanpa transparansi itu kita tidak bisa lihat masalah. Di saat kita tidak melakukan transparansi, kita merasakan ada masalah, tapi kita tidak tahu dari mana datangnya masalah itu. seperti di negeri jin, ada suara tidak ada orang,” terang Danny.
Nantilah pada saat pemerintahan yang diembannya berkomitmen mewujudkan sebuah sistem transparansi barulah satu persatu perilaku tersebut terkuak.
Ia mengakui pada saat awal-awal memimpin Makassar, mulai bulan Agustus 2014 langsung dihadapkan pada penyusunan anggaran perubahan. Saat itu pengetahuannya terhadap sistem birokrasi masih sangat minim.
“Saya lepas dulu, saya pelajari, masya Allah baru saya mengerti ternyata seperti ini rupanya. Memang sudah direncanakan sejak awal ada kebocoran. jadi sudah didesign. contoh SPJ, ada SPJ resmi keluar ada SPJ per proyek di dalam proyek ada SPJ lagi. 6 bulan saya belajar baru saya mengerti. Maka tidak ada jalan lain kecuali melakukan hal-hal yang revolusioner,” tambahnya.
Akibat transparansi, open government, audit sosial dan usaha-usaha lain yang dilakukan terutama dalam pembimbingan KPK, maka diperolehlah hasil yang baik.
Hasil baik itu sangat signifikan, salah satunya terlihat pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik tiga kali lipat. Pada saat awal dirinya memegang tampuk pemerintahan, PAD Makassar hanya dikisaran Rp500miliar, akan tetapi setelah 3 tahun berhasil naik hingga Rp1,4triliun.
“Tidak ada kota di Indonesia yang mampu menaikkan PAD 3 x lipat, dua kali lipat lah. Anehnya, objek pajaknya sama dan harga tidak dinaikkan. Tentu ini karena transparansi, semua kelihatan jalur uangnya,” papar Danny. (*)
