MACCANEWS – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif mengharapkan terbentuknya pusat kajian anti korupsi baru yang siap menjadi pusat pembelajaran sekaligus mitra Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat.
“Pusat kajian anti korupsi tak harus dibuat oleh fakultas hukum, yang terpenting adalah komitmen dalam mendukung pemberantasan korupsi,” tutur Syarif saat menghadiri kegiatan Anti Corruption Summit (ACS 2018) yang digelar oleh KPK bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, di Anjungan Pantai Losari, Minggu, (21/10/2018).
Nantinya, melalui kolaborasi dan diskusi ini akan menghasilkan kajian-kajian yang merupakan ide asli dari peserta untuk dikembangkan dan diimplementasikan selama dua tahun ke depan.
Diberitakan sebelumnya, KPK telah mendahului kegiatan ACS ini dengan mengadakan rapat steering committee dan seminar Call for Papers-Jurnal Integritas. Peserta ACS 2018 terdiri dari 150 orang perwakilan pusat kajian antikorupsi, perwakilan perguruan tinggi, perwakilan komunitas masyarakat sipil dan para penggiat anti korupsi.
Di mana KPK akan melakukan diseminasi dan konsolidasi program pencegahan korupsi berbasis perguruan tinggi bersama para peserta. Setiap forum diskusi pleno akan mengangkat topik yang berbeda-beda.
Topik yang akan dibahas dalam diskusi pleno, antara lain: Peran kampus dan akademisi dalam mendorong kebijakan pemberantasan korupsi, penguatan kelembagaan antikorupsi di perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil, peran perempuan dalam pemberantasan korupsi, dan gerakan antikorupsi berbasis masyarakat.
“Kami terus berupaya mengumpulkan inisiatif masyarakat guna meningkatkan terobosan yang bisa dilakukan bersama KPK, kami juga akan menjamin keberlanjutan implementasinya,” ujar Syarif. (Noval)
