MACCANEWS- Ditengah carut marut berbagai issu nasional, baik politik, ekonomi dan issu sosial beberapa waktu belakangan ini, ada sebuah buku berjudul “Citizen’s charter (kontrak pelayanan) sebagai inovasi pelayanan publik” yang meliputi teori dan praktik baru saja diterbitkan.
Ditemui di Makassar, penulis buku yang juga seorang mahasiswa program doktoral universitas hasanuddin Makassar menyampaikan rasa syukur atas terbitnya buku tersebut.
Anirwan tak sendiri, bersama penulis kedua yakni Renny puteri harapan rani rasyid yang juga baru saja menyelesaikan study program magister di STIA-LAN Makassar menegaskan bahwa jika diterapkan dengan baik, konsep citizen’s charter ini dapat sebagai role model yang dalam konsep maupun penerapannya akan secara langsung memberikan efek perubahan terhadap kondisi pelayanan publik.
Point penting yang harus diperhatikan, lanjutnya lagi bahwa jika kita hendak mewujudkan good governance maka salah satu sektor yang harus dibenahi adalah kualitas pelayanan publik. Manajemen pelayanan konvensional selama ini cenderung masih bias melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan, inilah yang menjadi main point dalam konsep citizen’s charter yang mendorong pihak penyedia layanan dan penerima layanan serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyepakati jenis, prosedur, waktu, biaya serta cara pelayanan kemudian dirumuskan menjadi sebuah kesepakatan bersama yang bersifat terbuka dan digunakan sebagai instrumen publik untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan layanan termasuk hak dan kewajiban penyedia dan pengguna layanan dan termuat dalam sebuah kontrak pelayanan.
Sejalan dengan itu, Renny menambahkan bahwa dengan sendirinya itu akan mendorong sebuah proses pelayanan publik yang akuntabel dan mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. lalu ada “trust value” yang tentunya akan menjadi paradigma di masyarakat bahwa penyedia layanan utamanya pada instansi pemerintah memang berkomitmen menyiapkan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya. termasuk sebetulnya pelibatan lembaga pengawas independen sebagai control yang objektif menilai dan mengawal proses pemberian layanan.
Anirwan dan Renny sepakat menyampaikan jika tentunya ini bagian dari nawacita pemerintah yang harus segera diwujudkan, dengan kerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait. Jika kualitas pelayanan publik telah meningkat maka tentu akan berimplikasi langsung terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. (*)
