MACCANEWS- Presiden Joko Widodo angkat bicara soal penghadangan gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah.
Menurutnya Indonesia memang adalah negara demokrasi yang menjunjung prinsip bebas berkumpul dan berpendapat. Namun kebebasan itu ada batasannya, yaitu aturan-aturan yang berlaku.
“Tapi ingat ada batasannya. Yaitu aturan-aturan. Artinya apa? Polisi melakukan sesuatu itu untuk apa? Pertama ketertiban sosial untuk menjaga keamanan,” kata Jokowi kepada wartawan usai menghadiri pembekalan caleg Partai Nasdem di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu, 1 September 2018 malam.
Jokowi menambahkan tugas polisi dalam melarang deklarasi #2019GantiPresiden sudah tepat. Hal ini untuk menghindari benturan-benturan dengan massa yang menolak deklarasi tersebut.
“Nanti kalau misalnya polisi enggak melakukan apa-apa, kalau kemudian terjadi benturan, yang disalahkan siapa? Polisi lagi,” kata dia.
Jokowi mengatakan, proses-proses pencegahan terhadap konflik sudah menjadi tugas aparat kepolisian. “Kalau tak ada pertentangan atau protes, tentu di mana-mana juga bisa melakukan (deklarasi #2019GantiPresiden). Tapi kalau ada pertentangan tentu saja polisi harus turun tangan,” kata dia.
Jokowi kembali menegaskan, ada aturan yang harus diikuti dalam berdemokrasi, berpendapat, dan berserikat. “Jangan sampai kita menabrak keamanan, menabrak ketertiban sosial, itu juga harus kita hargai,” ujarnya.
Sebelumnya, dua aktivis gerakan #2019GantiPresiden mendapat penghadangan saat akan melakukan deklarasi. Neno Warisman dihadang saat ia akan mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden di Riau, Sabtu pekan lalu.
Saat itu ia dihadang massa dan tak bisa keluar dari Bandara Sultan Syarif Kasim, Kota Pekanbaru. Setelah tertahan lebih kurang delapan jam di gerbang bandara, akhirnya Neno Warisman kembali ke Jakarta.
Di waktu hampir bersamaan, Ahmad Dhani dihadang massa saat akan melakukan deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya. Massa mengepung Hotel Majapahit Surabaya di Jalan Tunjungan tempat Ahmad Dhani menginap. (**)
