MACCANEWS– Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan menggelar rapat terbatas bersama lima kabupaten/kota membahas terkait perampungan eletronik KTP (e-KTP) di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (30/8).
Rapat ini digelar karena masih rendahnya progres perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) di Sulsel menjadi perhatian. Lima daerah tersebut diantaranya Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Enrekang.
“Intinya dari segi penanganan perekaman dan pencetakan e-KTP Sulawesi Selatan termasuk prestasinya kurang menggembirakan karena posisinya berada di rangking lima dari bawah,” kata Sumarsono.
Untuk progres perekaman sendiri Makassar sebanyak 75,86 persen, Jeneponto 77,43 persen, Tana Toraja 78,95 persen, Luwu Utara 81,39 persen dan Enrekang 87,22 persen.
Ia mendorong perampungan dan berharap dalam waktu dua pekan ke depan peringkat lima dari bawah peringkat Sulsel akan naik.
Saat ini dengan total pencapaian baru 89,06 persen. Dari 6.777.423 penduduk wajib KTP, baru 6.035.712 yang sudah melakukan perekaman atau masih 741.711 yang belum.
“Ternyata setelah rapat ada problem pelaporan, laporan dari kabupaten kota ke provinsi tidak lancar sehingga datanya di provinsi lebih rendah dari data ril di lapangan akibatnya ketika dilaporkan lebih rendah dan itu membuat suasana pelaporan harus dibenahi sesegera mungkin,” sebutnya.
Kota Makassar misalnya, data di lapangan sudah 87,79 persen sementara data kami 75,86 persen. Yang paling parah di Tana Toraja data 78,95 persen sementara di lapangan sudah lebih 90 persen. Soal data disepakat untuk membenahi pelaporan, kalau jaringan rusak memakai cara manual.
Sumarsono juga menyebutkan masih ada penduduk yang telah melakukan perekaman namun eKTP mereka belum dicetak. Mulai dari Makassar 15 ribu, Jeneponto 16 ribu, Luwu Utara 7 ribu dan Enrekang 7728. Bahkan warga harus menunggu 2 sampai 4 bulan untuk pencetakan.
Masalah ada masalah untuk logistik tinta, serta tidak adanya anggaran. Ia meminta kabupaten/kota untuk melakukan penggaran, lebih mengutamakan sektor ini karena berhubungan dengan pelayanan publik.
“Yang sudah siap cetak untuk segera dicetak, ngak punya anggaran siapkan alokasi anggaran, korbankan anggaran lain yang tidak jelas, yang sifatnya hura-hura dikurangi dan seterusnya. Gunakan untuk kepentingan publik itu lebih penting, itu menjadi prioritas di daerah ini,” ujarnya.
Ia memerintahkan Kadisdukcapil segera menurunkan tim dari Provinsi Sulsel ke lima kabupaten/kota tersebut untuk mempercepat perekaman dan pencetakan KTP.
Soni Sumarsono mengatakan dari data nasional progres perekaman e-KTP di Sulsel berada di posisi 5 terbawah nasional. Diakuinya, ada beberapa daerah yang progresnya sudah melebih angka 100 persen seperti Sinjai, Takalar, Barru, Soppeng, Pinrang dan Parepare.
“Kabupaten/kota yang sudah 100 persen, dan alat mereka lagi nganggur dikerahkan membantu ke daerah terdekat, seperti Sinjai,” tegas Sumarsono.
Dari lima kepala daerah yang diundang hanya Walikota Makassar Danny Pomanto yang hadir. Sementara daerah lainnya hanya diwakili oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil.
Sumarsono mendesak setiap kepala daerah untuk memberi perhatian serius terhadap permasalahan kependudukan dan catatan sipil tersebut.
Ia berharap pada bulan September sudah dapat tertangani. Apalagi e-KTP ini akan digunakan warga untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang.(*)
