MACCANEWS- Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku mengusulkan progam keumatan dalam nawacita kedua di periode kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) 2019-2024 kelak.
Seperti diwartakan, ada embilan sekjen parpol koalisi besar Jokowi telah menyusun rancangan nawacita kedua dalam menghadapi debat Capres Jokowi di Pilpres 2019. Dan, program itu akan diterapkan selama 5 tahun pemerintah jika Jokowi terpilih lagi.
“Kita menempatkan program lebih penting daripada orang (cawapres) karena itu PPP partai Islam memasukan juga, PPP menyampaikan tentang program keummatan,” kata Arsul pada wartawan saat ditemui di gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8/2018).
Arsul menyampaikan sebagai partai yang memiliki kultur keumatan, PPP dan PKB ingin program pemerintah Jokowi nanti bisa meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan di pesantren. Yang nantinya, lembaga pendidikan pesantren sebagai pencetak ula tidak kalah dengan pendidikan negeri yang ada selama ini.
“Baik PPP ataupun PKB itu menyampaikan, agar didalam program pemerintahan Pak Jokowi ini kedepan, kalau Pak jokowi terpilih lagi. Itu (progam) secara jelas meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dan pesantren secara signifikan. Sehingga jarak dengan lembaga pendidikan umum itu tidak terlalu jauh lagi,” terangnya dia.
Selain itu, Arsul juga mengatakan, pihaknya di PPP tetap menyerahkan pilihan cawapres ke Jokowi. Tapi PPP tetap berharap Jokowi memilih cawapres yang juga direkomendasikan PBNU. Itu diluar Mahfud MD.
“Yang masuk kalau pleno PBNU kan kiai Maruf (Ma’ruf Amin), kiai Said Aqil Siroj, Cak Imin (Muhaimin Iskandar) dan Mas Romi (Romahurmuziy),” terang Arsul.
Kenapa nama Mahfud MD tak masuk pleno PBNU? Arsul yang juga anggota Komisi III oini mengaku tak mengetahui alasannya.
“Saya tidak tahu persis harus ditanya PBNU. Kalau PPP tidak keberatan sosok Mahfud tapi kita juga harus menghormati itu hasil rapat PBNU,” sambungnya.
Baca juga : Airlangga Nahkodai Golkar, Firman: Saya Yakin Elektabilitas Golkar akan Terus Naik
Selain Arsul mengikuti rapat dari sekjen partai koalisi Jokowi yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Golkar Frederich Lodewijk Paulus, Sekjen Nasdem Johnny G Plate, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan Sekjen Hanura dan Herry Lontung Siregar. (**)
