MACCANEWS– Tempat Hiburan Malam (THM) yang berada di Jalan Nusantara diketahui sudah tidak memiliki izin operasional. Hal ini dikemukakan Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Andi Tenri Lengka, SH.M.Si.
“Iya betul kami sudah tidak mengeluarkan izin untuk THM di Kota Makassar apalagi yang di Nusantara, yang ada itu untuk cafe dan resto jadi kalau ada yang didapati tidak sesuai klasifikasi dan peruntukan cafe dan resto itu pelanggaran, begitu juga dengan panti pijat tidak dibenarkan untuk beroperasi,” ungkapnya saat dihubungi via telepon. Kamis, (26/7/18).
Kabid yang akrab disapa Andi Engka ini menambahkan, jika yang berwenang untuk melakukan penindakan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar.
“Silahkanki ke pihak Disbudpar sama Disperindag karena dia bagian penindakan dan pengawasan,” ujarnya.
Pihak Disperindag Kota Makassar yang dikonfirmasi juga via telepon, Kepala Bidang bersama Kepala Seksinya, Syahruddin mengatakan, pihaknya tidak tahu-menahu jika ada rutinitas penjualan minuman beralkohol (minol) dan THM yang masih beroperasi.
“Kami baru tahu itu, adakah memang? nanti kami turun pantau,” jawabnya dengan santai.
Sementara itu, koordinator Divisi Hukum LSM PERAK, Jumadi, SH sangat menyayangkan SKPD terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu, Disbudpar dan Disperindag Kota Makassar yang terkesan tutup mata dan pura-pura tidak tahu.
“Kan sudah jelas mereka sudah tidak berizin, seharusnya Pemkot segera menindak tegas tempat-tempat maksiat tersebut yang bisa merusak moral bangsa,” terangnya.
Jumadi juga meminta Walikota Makassar segera mengambil sikap tegas terkait THM yang masih beroperasi tanpa izin, panti pijat dan tempat-tempat yang sudah tidak sesuai klasifikasi cafe dan resto.
“Tolong tegaski Pak Wali, anda sendiri yang menstop izin THM berarti anda juga harus perintahkan Dinas terkait untuk melakukan penutupan,” tegas Alumni Fakultas Hukum Unhalu ini.
Diketahui, THM sudah tidak mendapatkan izin perpajangan operasi dari Pemerintah Kota Makassar.
(*)
