MACCANEWS– Script Survei Indonesia (SSI) rekam jejaknya makin terkuak. Selain direkturnya orang dekat Nurdin Abdullah sejak dulu, ternyata beberapa hasil surveinya di kabupaten/kota juga meleset dengan hasil pilkada.
Jika di Pilgub mengunggulkan jagoannya sendiri di posisi pertama, lalu menempatkan IYL-Cakka di posisi ketiga, maka kejadian yang hampir sama juga pernah dilakukan di Pilkada Selayar 2015.
Basli Ali yang kini sudah menjabat bupati, surveinya ditempatkan juga di posisi ketiga. Jauh di bawah pasangan Syaiful Arif-Djunaedi yang dijagokan dengan elektabilitas sekira 35,6 persen. Lalu menyusul Aji Sumarno-Abdul Gani 25 persen.
Sedangkan Basli Ali yang di Pilkada Selayar terpilih menjadi bupati, hanya mendulang dukungan 18,7 persen versi SSI. Selisihnya hampir 20 persen bila dibandingkan dengan Syaiful Arif.
Tapi survei SSI jauh meleset. Buktinya, Basli Ali yang maju berpasangan dengan Zaenuddin justru keluar sebagai pemenang. Mengalahkan dua pasangan yang diunggulkan SSI di surveinya.
Pertanyaanya, apakah kasus serupa terjadi di Pilgub? Jawabannya memang belum bisa mendahului kehendak rakyat di 27 Juni mendatang. Meski demikian, jika data SSI sering berbanding terbalik dengan hasil KPU, maka patut dipertanyakan akurasinya.
Apalagi, Direktur SSI Yuhardin sudah ketahuan bagian dari NA sejak dulu, sehingga diduga bisa bekerja untuk menguntungkan NA, lalu seolah-seolah melemahkan kandidat lain kalau surveinya mengalami penurunan.
Aktivis PB PMII Syarif Hidayatullah, mengingatkan, agar Yuhardin tidak ketularan berbohong, apalagi sampai mengerdilkan kredibilitas lembaga survei di masyarakat. Jangan sampai mengatasnamakan hasil riset, tapi data-datanya justru tidak bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi, atau tidak objektif.
Apalagi rekam jejak lembaga ini di beberapa pilkada di Sulsel keakuratannya dipertanyakan. Termasuk di Pilkada Selayar yang menempatkan Basli Ali di posisi ketiga.
“Ini membuktikan jika survei yang dirilis SSI di daerah itu terkesan datanya tidak akurat. Ada dugaan sengaja dimunculkan hanya untuk menyenangkan kliennya saja atau punya motif tertentu,” kata Syarif Hidayatullah, Senin (21/5/2018).
Chaliq yang juga mantan Wakil Ketua KNPI Sulsel ini mengimbau, KPU dan Bawaslu agar menertibkan lembaga survei yang terkesan “melacurkan diri”, atau sengaja di publish untuk tujuan melemahkan kandidat tertentu
Karena politik survei yang akurasinya patut dipertanyakan, sengaja dipublish yang sifatnya hanya kepentingan politik bagi pemesan ataukah diduga memunculkan untuk memenuhi kewajiban mereka karena telah dibayar.
Bukan hanya itu, menurut Chaliq, ‘tipu-tipu’ survei seperti ini justru membahayakan, karena bisa saja menimbulkan kegaduhan politik di masyarakat maupun antar pendukung kandidat.
“Jadi, baiknya ada regulasi yang diatur oleh KPU bahwa untuk merilis hasil survei harus dapat izin dari KPU. Atau paling tidak lembaga survei harus terdaftar resmi di Kesbangpol,” terangnya.
Menurut Chaliq, jika lembaga tersebut tidak terdaftar secara resmi atau tidak punya izin dalam melakukan riset, maka sebaiknya ditertibkan, karena bisa merusak citra demokrasi.
“Lembaga survei seperti ini tidak boleh dibiarkan beredar karena bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” pungkasnya. (*)
