MACCANEWS – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Aminuddin Ilmar menilai jika pencabutan surat keputusan (SK) penetapan calon Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) di Pilwalkot Makassar oleh KPU Makassar tidak memenuhi syarat.
Sebab kata dia, pasangan calon (paslon) DIAmi bukan lagi termasuk kategori sebagai bakal calon (balon) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 89 PKPU Nomor 15 Tahun 2017.
“Akan tetapi ini sudah menjadi pasangan calon sehingga yang harus dilakukan adalah menerapkan sanksi pembatalan sebagai calon. Kalau membaca ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 90 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 seharusnya KPU makassar tidak sampai kepada mencabut SK KPU tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota dengan dasar tidak memenuhi syarat,” jelasnya.
“Dengan kata lain, konsep penetapan sebagai pasangan calon akan berbeda dengan konsep pembatalan pasangan calon,” sambung dia, Jumat (27/4/2018).
