Kepada YTH
*Bapak Presiden Joko Widodo*
Assalamu Alaikum Wr Wb
Semoga Pak Presiden selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.
Melalui surat ini, saya sebagai warga Makassar ingin mengadu. Mudah-mudahan Pak Presiden Joko Widodo punya waktu membaca dan bisa bersikap. Sebab masalah yang kami hadapi di Makassar ini akan menentukan masa depan demokrasi di Indonesia.
Pak Jokowi yang kami hormati,,,
Dalam acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, kami salut dan bangga dengan jiwa petarung Pak Jokowi: tidak mau melawan kotak kosong di Pilpres 2019. Kotak kosong tidak baik untuk demokrasi.
Hal ini seharusnya menjadi contoh bagi setiap daerah yang menggelar Pilkada. Sayangnya, di Kota Makassar, sepertinya ada upaya terstruktur, sistematis, dan massif. Agar warga Makassar tidak bisa memilih calon yang diinginkan.
Pilkada Makassar terancam berlangsung dengan hadirnya kotak kosong.
Kami menghargai semua proses hukum. Kami tidak ingin melawan hukum. Kami hanya menagih keadilan bagi warga Makassar. Kenapa kami dipaksa memilih kotak kosong ? Kenapa kami tidak bisa memilih calon pemimpin kami yang sudah ditetapkan sebagai calon oleh KPU ?
Mengapa kewenangan KPU dan Bawaslu diambil alih Mahkamah Agung ? Sehingga sengketa antara calon lain dengan KPU Makassar membuat jagoan kami yang menjadi korban.
Apa kesalahan calon kami ? kenapa calon kami tidak diberi kesempatan membela diri ? Dimana keadilan lembaga peradilan ?
Bahkan ada 8 rentetan skenario yang telah menghantam jagoan kami, dimana tujuannya untuk menjegal supaya Bapak Danny Pomanto tidak maju di Pilkada.
Untuk apa ada KPU dan Bawaslu, kalau toh akhirnya yang menentukan calon kepala daerah adalah PTTUN dan Mahkamah Agung ? Bukan kah KPU dan Bawaslu adalah lembaga independen. Bekerja atas nama undang-undang. Lembaga resmi penyelenggara Pilkada dan Pemilu.
Pak Jokowi, maaf kami bingung dengan aturan yang diterapkan dalam Pilkada Makassar. Hukum yang kami harap memberi rasa adil, kami rasakan sudah tidak adil.
Semoga bapak Jokowi bisa memberi petunjuk dan arahan, agar Pilkada Makassar tetap bisa melahirkan pemimpin petarung. Pemimpin yang lahir dari proses demokrasi. Dipilih langsung oleh rakyat.
Bukan pemimpin yang menggunakan segala cara untuk mengkebiri suara rakyat.
Pilkada Makassar telah mempertontonkan atraksi hukum yang tidak bisa diterima baik oleh nalar mayoritas masyarakat. Seorang calon dituduh bersalah tanpa ada proses pengadilan dari lembaga yang berhak memutuskan. Sebaliknya yang memutuskan bersalah adalah lembaga yang tidak berhak. Kemudian diyakini sebagai kebenaran.
Karena itu, lewat surat ini, kami mengadu. Berharap Pak Jokowi bisa menyelamatkan suara kami di Pilkada Makassar. Karena Makassar adalah negeri para petarung, bukan negeri para penjegal. (Wan)
