MACCANEWS– Wacana adanya aturan pelarangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif (Caleg) hangat diperbincangkan di kalangan akademisi dan aktivis anti korupsi.
Meski aturan ini sementara dalam pembahasan di pusat. Tapi tidak sedikit yang sepakat dengan aturan tersebut. Hanya saja, jika hanya diberlakukan untuk Caleg, maka ada ketimpangan. Semestinya aturan ini juga diberlakukan bagi calon kepala daerah.
Aktivis Anti Korupsi yang juga Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR yang diminta tanggapannya menyambut baik rencana itu.
“Kalau saya sih menyambut dengan Alhamdulillah,” kata Djusman, Kamis (26/4/2018).
Saat ditanya, apakah aturan ini perlu juga diberlakukan untuk calon kepala daerah , Djusman mengatakan bahwa tentu itu akan menjadi kajian.
Dia mengatakan, mestinya setiap kebijakan yang dilahirkan harus memperhatikan asas keadilan dan asas kemanfataanya.
“Bahwa kalau hanya perlakuan kebijakan itu hanya diarahkan kepada legislatif kemudian tidak untuk calon eksekutif, tentunya memang tidak benar atau tidak adil,” jelasnya.
Lebih jauh, Badan Pekerja KMAK Sulsel ini mengatakan, dirinya sangat yakin, jika kebijakan itu disahkan tentu harus memenuhi rasa keadilan bersama. Jangan hanya diperuntukan bagi caleg tetapi cakada juga.
“Ini kita berbicara keadilan. Dan semua harus sama. Tidak boleh ada pengecualian, termasuk untuk Pilpres juga,” tegasnya.
Dia melanjutkan, jika kebijakan ini lahir tentu akan menjadi efek jera, termasuk menjadi warning bagi siapapun agar ada kehati-hatian dan prinsip amanah ketika menjabat.
“Kami tidak percaya bahwa seseorang yang pernah mejalani hukuman terpidana korupsi kemudian diberikan kesempatan dan tidak akan mengulangi lagi. Saya kira susah yang dipercaya seperti itu,” tuturnya.
“Kalau melihat secara teori. Korupsi lahir, karena adanya peluang dan kesempatan. Peluang dan kesempatan lahir dengan adanya kesempatan,” tandasnya.(*)
