MACCANEWS -Program pemerintah diharap tidak menjadikan kualitas demokrasi terdegradasi alias tidak berkualitas hanya karena kepentingan pihak tertentu.
Hal ini lantaran adanya dugaan program pemerintah rawan dipolitisasi atau dimanfaatkan oleh kandidat tertentu jelang Pilkada serentak tahun 2018. Apalagi jika kandidat tertentu memiliki hubungan keluarga dan pejabat strategis.
Di Pilgub Sulsel misalnya, salah satu program yang menjadi perbincangan hangat di publik, yakni program pembagian alat pertanian dan ternak ayam 50 ekor per Kartu Keluarga yang merupakan program Kementerian Pertanian.
Mantan Ketua PMII Sulsel, Syarif Hidayatullah menegaskan, sangat tidak beretika jika pejabat pemerintah membuat rusuh demokrasi. Apalagi menggunakan uang negara demi kepentingan politik kandidat tertentu.
“Tidak boleh Pejabat Pemerintahan membuat rusuh pesta demokrasi. Dengan menggunakan fasilitas dan kewenangannya untuk ikut aktif mendukung salah satu calon. Itu jelas tidak sehat,” tegas Syarif, Selasa (24/4/2018).
Chaliq panggilan akrab, Syarif Hidayatullah mengatakan, program pemerintah yang menggunakan uang negara sudah menjadi keharusan, tanpa ada pilkada sekalipun itu sudah menjadi milik rakyat.
Sehingga, lanjutnya, program ini jangan dikemas seolah-olah ada salah satu kandidat yang menjadi pahlawan. Dia juga mengingatkan kepada semua kandidat, agar tidak menjadikan program pemerintah menjadi jualan politik.
“Program pemerintah tidak bisa ditunda. Karna itu soal pengaggaran. Cuman metodologi untuk membagikannya mesti harus sehat. Jangan dikemas dalam bentuk seolah-olah yang bersangkutan adalah pahlawan berkat atas perjuangannya sehingga itu bisa dinikmati banyak orang, padahal memang sesuatu itu sudah mutlak milik rakyat yang harus dibagikan demi pemanfaatannya,” tegas Chaliq yang juga pengurus PB PMII Pusat. (*)
