MACCANEWS- Skenario kotak kosong dengan cara menjegal petahana maju pilkada melalui jalur hukum kini menjadi strategi yang populer ditempuh penantang di berbagai pilkada. Strategi yang dilakukan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) ini banyak dicontoh oleh penantang yang tidak percaya diri (pede) melawan superioritas petahana.
“Karena hal seperti ini juga terjadi di Pilkada Kota Pare-pare dan Kota Palopo dan beberapa pilkada lainnya di Indonesia yang mana penantang head to head melawan petahana. Aksi menjegal langkah petahana melalui jalur hukum menjadi fenomena strategi politik baru bahwa ketika head to head melawan petahana, lebih baik menang sebelum pemilihan di TPS dilakukan dengan cara menjalankan skenario kotak kosong,” kata Direktur Riset Celebes Research Center (CRC) di Warkop Dottoro, Jalan Boulevard, Makassar, Minggu (22/4/2018).
Dalam diskusi bertema “Membedah Dampak Sosial Putusan MA” tersebut, Wahyuddin membeberkan bahwa superioritas pasangan Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) hampir mustahil untuk dikalahkan di bilik TPS. Olehnya strategi penjegalan dengan memanfaatkan jalur hukum wajar ditempuh oleh kubu Appi-Cicu.
“Sehingga berkembang opini bahwa ranah hukum telah menjadi alat politik untuk memenangkan pilkada sebelum pertarungan sebenarnya di bilik TPS dimulai,” tandasnya.
Survei CRC pada 1-14 Maret lalu dengan sampel 1000 responden di semua kecamatan, DIAmi unggul telak dengan elektabilitas 71,8 %. Sementara Appi-Cicu hanya mampu meraih dukungan 18,8% warga Makasaar. Strongvoter DIAmi juga teramat besar yakni mencapai 48,7%. Stongvoters adalah tipikal pemilih loyalis yang tidak akan mengubah pilihannya sampai hari H.
“Kalau kotak kosong terjadi, konsekuensinya partisipasi pemilih bisa turun jika loyalis ini ogah ke TPS. Selama ini partisipasi pemilih di Makassar maksimal hanya 60-70 % saja. Namun bisa juga loyalis ini akan memilih kotak kosong dan mengkampanyekan kotak kosong sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya dijegal maju oleh rival,” kata Wahyuddin.
Ia melanjutkan, mayoritas warga Makassar memilih DIAmi karena melihat kesuksesan kepemimpinan Danny Pomanto, bukan karena faktor patron-klien.
“Yang menjadi kendala, banyak pemilih tidak mengerti apa itu kotak kosong. Bisa jadi pemilih banyak yang ogah menggunakan hak suaranya karena menganggap jagoannya sudah tidak maju. Ini akan menjadi pekerjaan berat bagi KPU untuk mensosialisasikan kotak kosong agar partisipasi warga yang menggunakan hak suaranya itu tidak berada di angka terendah,” tambah pakar hukum Unhas Dr Sakka Pati. (*)
