MACCANEWS- Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly mengatakan bahwa pemerintah kalah start dengan negara lain dalam hal memberikan insentif perpajakan untuk mendorong investasi masuk ke Indonesia.
“kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait insentif pajak tergolong ketinggalan dari negara tetangga yang sudah menerapkan hal tersebut.” Kata anggota legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini.
Data BKPM menunjukkan bahwa perkembangan realisasi investasi kuartal 2 tahun 2017 jumlah proyek sebanyak 12,710 dan nilai investasinya 8,259.7 juta US dollar, nilai tersebut sangat kecil sekali dibandingkan tahun 2016 yaitu dengan jumlah proyek 25,328 dan nilai investasinya sebesar 28,964.1 juta US dollar. Dan dilihat dari lokasinya pemerintah masih terlalu fokus pada pulau jawa yang nilai investasinya mencapai 3,659.2 juta US dollar.
“data tersebut menunjukkan masih rendahnya pertumbuhan investasi di dua kuartal tahun 2017 kemarin dan pemerintah harus lebih kerja keras lagi untuk meningkatkan pertumbuhan investasi kita pada tahun ini guna memenuhi target pertumbuhan ekonomi,” lanjut Junaidi.
Junaidi menekankan kembali bahwa pemerintah harus terus memperbaiki atas keluhan investor terkait lambannya birokrasi investasi, segera dipangkas birokrasi yang menghambat investor masuk Indonesia kalau bisa dihilangkan birokrasi yang menyulitkan.
“investor banyak mengeluh mengenai birokrasi yang memberatkan mereka seperti soal perizinan dan ini kami minta pemerintah agar mempermudah birokrasi dan terus memperbaikinya sehingga investor bisa masuk dan target pertumbuhan ekonomi kita tahun ini bisa tercapai.” tutup Junaidi. (J3/LP/Wan)
