MACCANEWS– Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyoal pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Makassar yang dinilai tidak tepat sasaran. Dan bahkan dianggap pemborosan anggaran.
Hal ini menjadi perdebatan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 di Ruang Rapat Banggar DPRD Makassar, Rabu (1/8/2018).
Salah satu anggota banggar, Hasanuddin Leo mempertanyakan kredibilitas tenaga pendamping sosial yang ada di setiap kecamatan.
Menurutnya, para tenaga pendamping sosial memiliki peran penting dalam pendataan maupun pendistribusian bantuan dalam program PKH.
“Dinas Sosial Kota Makassar sebagai leading sektor program tersebut tidak menjalankan program ini sesuai dengan aturan yang ada. Salah satunya, Dinsos itu merekrut tenaga pendamping yang tidak berintegritas. Setiap tenaga pendamping yang diangkat harus memiliki integritas dan moralitas,” katanya.
Leo membeberkan jika data penerima PKH banyak yang tidak valid. Hal ini terbukti karena banyaknya keluhan masyarakat terhadap penerima PKH yang seharusnya tidak menerima bantuan.
Sehingga, ia bisa menyimpulkan bahwa penerima PKH itu tergantung kepada tenaga pendamping, dan data yang dimiliki juga tidak valid.
“Terkait dengan data, itu sangat tidak valid. Banyak warga yang punya hak untuk mendapatkan itu (PKH) tidak mendapatkannya. Sebaliknya, ada warga yang tidak berhak itu mendapatkannya, tuturnya.
Dari bukti dilapangan dan laporan warga yang didapatkannya, bahwa syarat integritas dan moralitas yang disebutkan pihak Dinsos sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lapangan.
“Sehingga, tidak sesuai dengan fakta bahwa syarat dan integritas itu dijadikan hal yang utama untuk merekrut tenaga pendamping itu. Karena sangat jarang dari kenyataan di lapangan,” jelas legislator Fraksi PAN ini. (*)
